Istilah Kepariwisataan

Firda Huurunnisa 12610796

Wisnu Murti 18610559

ISTILAH KEPARIWISATAAN

“Sumut

1.       Perkampungan suku Batak Toba

-          Perkampungan yang mengikuti pola berbanjar (kampung) yaitu suatu tata ruang lingkungan dengan komunitas yang utuh dan kuat solidaritasnya.

2.       Lumban

-          Desa atau kampung pada suku Batak, di setiap masing-masing desa di lengkapi dua puntu gerbang (Bahal) pada sisi bagian utara dan selatan dan sekeliling kampung  di pagar batu setinggu dua meter.

3.       Sopo

-          Lumbung sebagai tempat penyimpanan bahan pangan seperti padi atau jagung.

4.       Bika Ambon

-          Sejenis panganan asal Sumatra Utara terbuat dari bahan-bahan seperti telur,gula dan santan.

5.       Lemang

-          Makanan dari beras ketan yag di masak dalam seruas bambu setelah sebalumnya di gulung dengan selembar daun pisang.

6.       Lapis Legit

-          Sejenis kue yang terbuat dari adonan tepung dan telur.

7.       Tuak

-          Sejenis minuman yang merupakan hasil permentasi dari behan minuman atau buah yang mengandung gula.

8.       Tari Karo

-          Salah satu tari tradisi dari daerah Karo, Sumatera Utara. Tari ini menggambarkan percintaan muda mudi pada malam hari di bawah terang sinar bulan purnama.

9.       Danau Toba

-          Danau terluas di Sumatera Utara.

“Sumbar

10.   Rumah Gadang

-          Nama Untuk rumah adat minangkabau provinsi Sumatera Barat, rumah ini memiliki keunikan bentuk arsitektur yaitu dengan atap yang menterupai tanduk kerbau di buat dari bahan ijuk.

11.   Asam Pade

-          Masakan khas Sumatera Barat yang bercita rasa asam dan pedas. Bumbunya lazim menggunakan asam jawa, cabe, dan berbagai racikan bumbu lainnya. Bahan utamanya biasanya menggunakan berbagai jenis ikan seperti tongkol, kakap,atau tuna.

12.   Rendang

-          Masakan tradisional khas Sumatera Barat yang menggunakan santandan daging sebagai bahan utamanya. Selain itu, rendang juga meggunakan bumbu khas Indonesia seperti cabai (lado), lengkuas, serai, bawang, dan bumbu lainnya.

13.   Ayam Pop

-          Makanan khas khas Sumatera Barat yang menggunakan bahan utama ayam, air kelapa, dan santan. Selain bahan-bahan tadi, ayam pop menggunakan bumbu bawang putih, jahe dan garam.

14.   Itiak Lado Hijo

-          Gulai daging bebek muda yang berasal dari Sumatera Barat yang dilumuri cabai hijau.

15.   Dendeng

-          Makanan khas Sumatera Barat berbahan utama daging yang di potong tipis menjadi serpihan yang lemaknya di pangkas, dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis dengan dikeringkan oleh api atau diasinkan dan di jemur.

www.uniknya.com/2011/06/02/5-masakan-khas-sumetera-barat/

      

      16.   Gulai Banak

-          Makanan khas Minangkabauyang berbahan dasar otak sapi yang dipotong-potong dan diberi kuah santan pedas.

17.   Kerupuak Sanjai

-          Sejenis jajanan atau panganan kerupuk dari Sumatera Barat yang terbuat dari bahan singkong yang diparut dan diberi garam lalu digoreng.

18.   Galamai

-          Salah satu jenis makanan kecil dari Sumatera Barat yang bahan utamanya tepung beras ketan, gula aren, dan santan

http://indonesia-liek.blogspot.com/2011/07/makanan-khas-padang-sumetera- barat.html?m=1

     19.   Lemang Tapai

-          Jajanan khas Sumatera Barat yang terbuat dari perpaduan antara lemang yang terbuat dari ketan putih, dan tapai ketan hitam

http://utusanriau.com/news/detail/4626/2012/03/12/lemqang-tpai-makanan-khas-sumatera-barat

     20.   Danau Singkarak

-          Danau yang terbesar di Sumatera Barat dengan panjang 21 kilometer yang terlatak di pinggir jalan Padang Panjang-Solok.

21.   Jam Gadang

-          Bangunan menara yang tinggi menjulang di Sumatera Barat dengan megahnya, beratapkan khas Minangkabau. Di tengah bangunan tersebut pada bagian atas terdapat jam besar.

22.   Benteng De Kock

-          Benteng ini dibangun di puncak di dalam kota Bukitinggi tahun 1825 pada waktu terjadi perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan Harimau Nan Salapan terhadap Belanda.

23.   Gedung Tri Arga / Istana Bung Hatta

-          Gedung yang terletak di kota Bukittinggi ini masa dahulu merupakan pusat pemerintahan darurat RI tahun 1947.

24.   Ngarai Sianok

-          Lambah yang indah, hijau, dan subur. Di dasarnya mengalir sebuah anak sungai yang berliku-liku menelusuri celah-celah tebing di pusat kota Bukittinggi. Membujur dari selatan Nagari Koto Gadang terus ke utara, Nagari Sianok 6 suku dan berakhir di Palupuh dengan panjang 15 km, kedalaman 100 m, dan lebar 200 m.

25.   Lembah Anai

-          Lingkingan lembah Anai adalah hutan yang lebat yang mengesankan dan merupakan hutan lindung. Di dasarnya mengalir sebuah sungai Batang Anai degan airnya yang bening juga air terjun setinggi 40 m dan dekat sekali dengan jalan raya.

26.   Embun Pagi

-          Merupakan tempat wisata di desa Padang Gelanggang 24 km dari Bukittinggi dengan keindahan danau Maninjau yang membiru serta di kelilingi bukit-bukit yang menghijau.

27.   Ngalau Indah

-          Gua di 2 km sebelum memasuki Payakumbuh dari arah Bukittinggi dengan suasana gua alam yang di penuhi dengan stalagmit-stalagmit.

28.   Istana Pagaruyung

-          Istana ini di bangun oleh Kerajaan Pagaruyung di Batu Sakar yang mempunyai ciri khas Minangkabau. Di sekitar istana terdapat keindahan alam yang sejak istana ini, terletak di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

29.   Lembah Harau

-          Cagar alam dengan bukit kapur yang curam dengan ketinggian 100 – 150 m. Terletak 14 km dari Payakumbuh.

30.   Pandai Sikek

-          Daerah pusat kerajinan ukiran dan tenunan kain songket. Pandai sikek terletak di kaki gunung Singgalang kurang lebih 10 km sebelum memasuki kota Bukittinggi.

31.   Kawasan Bukit Langkisau

-          Memiliki ketinggian 1000 kaki  yang terletak antara Desa Salido dan kota Painan pesisir selatan. Di sana terdapat pemandangan yang memukau dan di laut lepas dan kawasan bukit Langkisau juga di manfaatkan sebagai sarana olah raga terbang layang dengan lokasi pendaratan di pantai Calocok atau pantai Salido.

32.   Desa Pariyaman

-          Desa tertua di Minangkaba, di mana berasalnya nenek moyang orang Minagkabau terletak di lereng gunung merapi di tepi jalan raya Padang Panjang – Batu Sangkar. Disana  terdapat rumah adat lumbung padi pemandian air panas, dan beberapa peninggalan sejarah.

            “Bengkulu”

33.   Tempoyak atau tempuyak

-          Yaitu jenis makanan yang berbahan baku dari buah durian yang di asamkan biasa di campurkan dengan ikan kecil dan udang.

34.   Pedap Ikan Pais

-          Yaitu makanan seperti pepes yang juga terbuat dari bahan baku ikan.

35.   Bagar Hiu

-          Yaitu makanan yaang boleh di bilang hampir mirip rendang yang berbahan dasar ikan hiu.

36.   Lemah

-          Yaitu makanan yang terbuat dari bambu muda, di daerah lain biasa di sebut rebung, rasanya asam dan pedas.

37.   Asinan Gurita Kaur

-          Yaitu makanan yang berbahan baku dari gurita yang di asinkan.

38.   Juadal Tat

-          Yaitu sejanis kue yang mirip dengan kue tart.

39.   Perut Punai

-          Yaitu sejenis kue kering yang sangat lezat.

40.   Lepek Binti

-          Yaitu kue yag di bungkus daun pisang mirip lemper namun berbahan baku tepung.

41.   Ketupat Begkulu atau Ketupek Bengkulu

-          Yaitu sejenis ketupat tetapi lebih khas Bengkulu.

42.   Emping Melinjo Enggano.

-          Yaitu sejenis kerupuk emping melinjo biasa, namun lebih memiliki rasa yang renyah dan gurih karena terbuat dari bahan melinjo pilihan pulau Enggano.

43.   Kantor Pemerintahan Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles.

-          Bangunan ‘Istana Gubenur’ ini terletak sekitar 300 meter ke arah Utara Benteng Marlborough. Diantara kedua bangunan penting ini terdapat Tugu Thomas Parr yang merupakan salah satu monumen penting baik bagi Bangsa Inggris maupun Bangsa Indonesia.

44.   Benteng Marlborough Bengkulu

-          Benteng Marlborough merupakan bangunan kokoh peninggalan Inggris yang dibangun pada 1713 hingga 1719 pada masa kepemimpinan Gubernur Joseph Collet. Nama benteng ini menggunakan nama seorang bangsawan dan pahlawan Inggris, yaitu John Churchil, Duke of Marlborough I. Benteng ini tergolong terbesar di kawasan Asia.

-           

45.   Rafflesia Arnoldii

-          Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia.Sejarah penemuan bunga rafflesia juga terjadi di hutan hujan tropis wilayah Bengkulu oleh Thomas Stamford Raffles dan Dr Joseps Arnold pada 1818.
Apalagi dari 25 spesies rafflesia, jenis Rafflesia arnoldi adalah bunga dengan diameter paling lebar mencapai 100 cm, dan beratnya hingga 10 kilogram.

46.   Konservasi Amorphopallus Kepahiang Bengkulu

-          Konservasi flora Amorphophallus di Wisata Hutan tropis yang ditawarkan oleh Kepahiang ini terletak di Desa Tebat Monok. kawasan yang masih masuk daerah Hutan Lindung ini menyimpan kekhasan yang bernilai tinggi yaitu merupakan daerah habitat flora langka Amorphophallus. Daerah ini juga menjadi daerah konservasi flora langka lainnya yaitu Rafflesia arnoldii . Seperti diketahui, bunga yang memiliki ukuran raksasa ini dapat mencapai diameter 1,5 meter. Sedangkan Amorphophallus ini mencapai tinggi 2 meter.

http://wisata.tokobunganusantara.com/bengkulu/html


47.   Rumah Adat Bangsa Melayu Bengkulu

-          Dalam bahasa melayu Bengkulu, rumah tempat tinggal dinamakan juga “Rumah”. Rumah tradisional Bengkulu termasuk tipe rumah panggung. Rumah panggung ini dirancang untuk melindungi penghuninya dari banjir. Disamping itu kolong rumah panggung juga dapat dipergunakan untuk menyimpan gerobak, hasil panen, alat-alat pertanian, kayu api, dan juga berfungsi sebagai kandang hewan ternak.

http://simpanglimo.blogspot.com/2008/02/rumah-adat-bangsa-melayu-bengkulu.html

“Sumsel”

48.   Pempek

-          Makanan khas Palembang yang berbahan dasar ikan tengiri dan sagu. Di sajikan dengan kuah cuka.

49.   Tekwan

-          Makanan khas Palembang ini berbahan dasar ikan tengiri dan sagu yang di bentuk menyerupai bakso ikan yang di sajikan berupa sup kaldu udang dan di legkapi dengan jamur kuping, soun, dan bengkoang.

50.   Otak-otak

-          Makanan ini di buat hampir seperti pempek tetapi di campur dengan santan yang di bungkus dengan daun pisang dan di bakar. Biasanya otak-otak di santap dengan sambal kacang.

51.   Rumah Limas

-          Rumah Limas merupakan prototipe rumah tradisional Palembang. Selain ditandai dengan atapnya yang berbentuk limas, rumah tradisional ini memiliki lantai bertingkat tingkat yang disebut Bengkilas dan hanya dipergunakan untuk kepentingan keluarga seperti hajatan. Para tamu biasanya diterima diteras atau lantai kedua.

“Jambi”

52.   Gulai Tempoyak

-          Tempoyak merupakan makanan yang berasal dari buah durian yang difermentasikan. Rasanya sangat mengundang selera. Tidak ada orang asli Jambi yang tidak pernah mencicipi makanan terbuat dari asam durian itu.

53.   Kue Padamaran

-          Kue Padamaran dibuat seperti adonan bubur, namun lebih padat, warnanya hijau serta disajikan di dalam lipatan rapih daun pisang yang disebut Takir. Kue ini terbuat dari tepung beras, santan dan aroma pandan. Adonan diberi gula merah dan disiram sedikit santan kental kemudian dikukus.

54.   Burgo

-          Burgo adalah makanan yang terbuat dari campuran tepung beras dan sagu tani, dibentuk semacam dadar yang agak tebal, lalu digulung memanjang. Burgo terasa kenyal di mulut, cara menyajikannya adalah dengan dipotong pendek-pendek, lalu disiram kuah santan yang gurih serta taburan bawang goreng. Uniknya, kuah santar terbuat dari kaldu udang dan ikan.

55.   Kue Gandus

-          Kue Gandus terasa gurih di lidah karena kuah santannya, dan taburan ebi serta bawang goreng di atasnya. Gandus juga terbuat dari tepung beras, santan dan sagu sehingga teksturnya legit, adonan tersebut dibumbui oleh bawang putih dan cabe. Selain ebi, dapat juga menaburkan ayam, daging giling atau abon ikan sebagai pelengkap.

56.   Kue Srikaya

-          Kali ini tape adalah bahan dasarnya, Kue Srikaya juga merupakan campuran santan, kemudian perwarna hijau dan pengharum daun pandan. Sebagai penyedap rasa, ditambahkan gula dan rempah-rempah. Adonan Kue Srikaya juga diletakkan ke dalam mangkuk daun pisang dan dikukus hingga matang.

57.   Dodol Kentang Kerinci

-          Cemilan khas Jambi ini memang yang paling banyak diminati sebagai oleh-oleh. Terbuat dari kentang asli Kerinci. Kentang dari perbukitan kaki gunung kerinci dengan kualitas terbaik. Rasanya manis dan gurih. Sebagai pilihan, tersedia rasa pandan, strawberry, gula aren, nanas dan durian.

http://eljohnnews.com/category/food-resto/mari-intip-makanan-cemilan-khas-jambi

undang undang jurnalisik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40 TAHUN 1999 

TENTANG 

PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang: 

a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan 

rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, 

sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 

harus dijamin; 

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat 

sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan 

hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk 

menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar 

informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, 

fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya 

berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus 

mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur 

tangan dan paksaan dari manapun; 

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; 

e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan 

perkembangan zaman;f. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk 

Undang-undang tentang Pers; 

Mengingat: 

1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undangundang Dasar 1945; 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan 

kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 

dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan 

gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan 

media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.  

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha 

pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta 

perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, 

atau menyalurkan informasi. 

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, 

atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. 

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. 

5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. 

6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. 

7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing. 

8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi 

informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau 

peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban 

melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan 

jurnalistik. 

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan 

peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. 10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan 

nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. 

11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan 

tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan 

nama baiknya.  

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan 

kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun 

tentang orang lain. 

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu 

informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan 

oleh pers yang bersangkutan. 

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. 

BAB II 

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN 

PERANAN PERS 

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsipprinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. 

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan 

kontrol sosial. 

2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai 

lembaga ekonomi . 

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 

2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau 

pelarangan penyiaran. 

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, 

memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan 

mempunyai Hak Tolak. 

Pasal 51. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati 

norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak 

bersalah. 

2. Pers wajib melayani Hak Jawab. 

3. Pers wajib melayani Hak Tolak. 

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : 

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;  

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, 

dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;  

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan 

benar;  

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan kepentingan umum;  

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;  

BAB III 

WARTAWAN 

Pasal 7 

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. 

2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8 

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV 

PERUSAHAAN PERS 

Pasal 9 

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. 

2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. 

Pasal 10 Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers 

dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk 

kesejahteraan lainnya.

Pasal 11 

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12 

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamt dan penanggung jawab secara 

terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah 

nama dan alamat percetakan 

Pasal 13 

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan: 

a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu 

kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan 

masyarakat;  

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

c. peragaan  wujud 

rokok dan atau penggunaan rokok. 

Pasal 14 

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara 

Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V 

DEWAN PERS 

Pasal 15 

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers 

nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.  

2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :  

a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;  

b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;  

c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;  

d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan 

masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;  e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;  

f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di 

bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;  

g. mendata perusahaan pers;  

3.   Anggota Dewan Pers terdiri dari :  

a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;  

b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;  

c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya 

yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;  

4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.  

5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.  

6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya 

dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.  

7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :  

a. organisasi pers;  

b. perusahaan pers;  

c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. 

BAB VI 

PERS ASING 

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 17 

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers 

dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.  

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :  a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan 

kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;  

b.  Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga 

dan meningkatkan kualitas pers nasional. 

BAB VIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 18 

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan 

yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 

ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 

atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).  

2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta 

Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 

(Lima ratus juta rupiah).  

3.  Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta 

rupiah).

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di 

bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau 

tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 

dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.  

2.  Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, 

wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu 

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :  

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia);  

2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap 

Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut 

ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan 

penerbitan-penerbitan berkala; 

Dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 21 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  

Telah sah di Jakarta 

pada tanggal 23 September 1999 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 September 1999 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

ttd  

MULADIPENJELASAN 

ATAS  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40 TAHUN 1999 

TENTANG 

PERS 

I. U M U M

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media 

cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara 

maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu 

dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena 

kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan 

unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

yang demokratis.  

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, 

sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan 

kebenaran terwujud.  

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga 

sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang 

Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak 

berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsabangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas 

kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan 

memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan 

informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batasbatas wilayah".  

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun 

penyelewengan dan penyimpangan lainnya.  

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak 

asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh 

masyarakat.  

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak 

Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau 

media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.  

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur 

ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Ayat 2

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan 

kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak 

meninggalkan kewajiban sosialnya. 

Pasal 4  

Ayat 1  

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" 

adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan 

agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.  

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya 

penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab 

profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani 

insan pers.  

Ayat 2

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak 

dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan 

jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. 

Ayat 3

Cukup jelas.  

Ayat 4

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber 

informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi.  

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik 

dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.  Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban 

umum yang dinyatakan oleh pengadilan.  

Pasal 5  

Ayat 1

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan 

kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses 

peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam 

pemberitaan tersebut.  

Ayat 2  

Pasal 6  

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk 

mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi 

yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan 

kebenaran, serta diwujudkannya supremasi  hukum untuk menuju masyarakat yang 

tertib. 

Pasal 7

Ayat 1 

Cukup jelas. 

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati 

organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. 

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah 

dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, 

dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  Pasal 9

Ayat 1

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja 

sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat 

mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk 

menyelenggarakan usaha pers . 

Ayat 2 

Cukup jelas. 

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, 

pemberian asuransi dan lain-lain.  

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara 

manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers. 

Pasal 11 

Penambahan modal asing pada perusahaan pers  dibatasi agar tidak mencapai saham 

mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :  

a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta 

nama dan alamat percetakan;  

b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal 

atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;  

c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang 

bersangkutan.  

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya 

jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.  

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan 

pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.  

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundangundangan yang berlaku . Pasal 13

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan 

meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. 

Ayat 2

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d 

adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran 

terhadap Kode Etik Jurnalistik. 

Cukup jelas. 

Ayat 2Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini 

dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch). 

Pasal 18 

Ayat 1 

Cukup jelas. 

Ayat 2  

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan 

tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3887  

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2040%20Tahun%201999%20tentang%20Pers.pdf